Jakarta - AKUATIK INDONESIA - Sudah 60 tahun berlalu sejak
dibangun atas inisiatif Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Gelanggang
Olahraga Bung Karno yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan GBK, tak lagi
menggelora seperti dulu.
Tujuan dari pembangunan GBK yang diresmikan pada 24 Agustus 1962 itu awalnya
untuk mempersatukan anak bangsa dengan rasa nasionalisme yang lebih kuat lewat
kegiatan olahraga.
Namun kini terjadi alih fungsi lahan GBK yang semula untuk kegiatan olahraga
yang memupuk prestasi, pelan-pelan justru menjelma menjadi arena komersial
dengan membangun mall dan hotel di sekitar kawasan GBK.
Meskipun masih menjadi magnet dunia olahraga
Indonesia, roh keolahragaannya
terisap oleh berbagai kepentingan komersil. Hanya 40 persen dari total lahan
seluas 279 hektar itu digunakan untuk fasilitas olahraga. Selebihnya, 30 persen
dipakai untuk bisnis dan 20 persen untuk pemerintah. Ironisnya, seiring
prestasi olahraga kita yang tertatih masih harus merogoh dana yang besar untuk
memakai fasilitas di kawasan GBK. Mantan manajer Timnas, I.G.K. Manila,
mengungkapkan setiap latihan harus mengeluarkan kocek sekitar 8 juta dan bagi
cabang olahraga yang berkantor di GBK harus membayar 50 juta pertahun.
Sementara dari seluruh pendapatan GBK, pihak pengelola hanya mendapat 15
persen.
"Sisanya kemana?" kata Mantan Ketua Umum Wushu itu yang ditemui dalam
dialog bertema "Revitalisasi GBK, Mungkinkah?" di Jakarta, Selasa.
"Dengan banyaknya mall dan hotel yang dibangun disekitar kawasan GBK ini,
apa memberikan kontribusi pada olahraga kita?" tambahnya yang juga
mengatakan seharusnya bangunan tersebut turut menunjang kegiatan olahraga.
Hal senada diungkapkan Manajer Anggar
Indonesia, Eman Husen, yang
berharap agar GBK sebagai pusat olahraga nasional harus dikembalikan kepada
fungsinya. Ia menyebut kalau saja anggaran yang diwajibkan bagi tiap cabor
untuk penyewaan tempat itu ditiadakan, dananya bisa digunakan untuk kebutuhan
lain terutama pembinaan dalam rangka meningkatkan prestasi.
"Kalau pun ada area yang dipakai untuk komersial, harusnya mereka
memberikan kontribusi pada pembinaan olahraga," ujarnya.
Hilangnya roh kebersamaan Sekedar mengenang GBK pada tahun 1960-an, mantan
atlet tinju nasional, Syamsul Anwar Harahap, yang pernah menjadi penghuni GBK
mengisahkan nuansa keperkasaan dunia olahraga
Indonesia tergambar ketika memasuki
Kompleks Atlet Gelanggang Olahraga Bung Karno.
Saat itu masih ada Wisma Atlet yang berjejer dengan nama jalan yang berasal
dari berbagai cabang olahraga. Semua induk organisasi olahraga juga berkantor
di
sana
sehingga membuat rasa dekat antara pengurus dan atletnya.
"Indah sekali suasananya buat dunia olahraga, dapat memicu diri untuk
lebih berprestasi diantara belasan ribu atlet lainnya," kenangnya.
Namun sejak dimulainya proyek BOT (Built, Operation, and Transfer) Wisma
Fairbanks diawal dekade 70-an, menurutnya GBK sudah disandera oleh kepentingan
bisnis. Kemudian diikuti pendirian Hilton Hotel sebagai pelengkap konferensi
PATA, menjadikan GBK tercabik-cabik diluar peruntukannya yang sudah ditentukan
oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai zona olahraga. "Kini kawasan GBK
justru lebih dikenal sebagai kawasan bisnis daripada kawasan olahraga.
Hilanglah roh persatuan insan olahraga untuk bisa memacu prestasi yang tinggi
demi kejayaan bangsa
Indonesia
di gelanggang olahraga internasional," tutur Syamsul.
Ia melanjutkan saat ini yang dikatakan GBK adalah Stadion Utama, Stadion Madya,
Istora, Lapangan Softball, dan Hall ABC. Sementara itu Kompleks Atlet yang
lebih luas sudah sirna.
Menurutnya, walau penginapan atlet sudah ditampung di Hotel Century, tetapi
suasana hotel bukanlah habitat olahragawan. "Membuat perkampungan
atlet dan pelatihnya diseputar GBK masih memungkinkan. Kampung atlet seperti
yang ada di
Palembang yang kita tiru dari
Laos, merupakan
sarana penginapan yang harmonis buat atlet kita di pelatnas nantinya,"
lanjutnya.
Terkait soal tempat penginapan atlet, Ketua Umum Pengurus Besar Federasi
Olahraga Karatedo Indonesia (PB FORKI), Hendarji Supanji, mengatakan harus
membayar 200 juta perbulan untuk biaya penginapan di hotel dari 32 atlet
pelatnas karate.
"Padahal olahraga tidak dapat pemasukan apa-apa. Ini yang perlu
dipikirkan, olahraga tidak bisa bayar sendiri tetapi butuh kontribusi dari
banyak pihak," jelas Hendarji.
Seperti yang dikatakan mantan pecatur bergelar Grand Master (GM), Utut Adianto,
"Olahragawan adalah pahlawan. Tetapi itu hanya retorika, tidak bisa
dikembalikan seperti jaman dahulu." Utut juga berharap agar pihak
Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretaris Negara, serta Kementerian Pemuda
dan Olahraga untuk berunding bagaimana mengembalikan fungsi GBK sebagai pusat
olahraga nasional yang menunjang para atlet meningkatkan prestasi. (ANTARA
News)