Rabu, 19 Juni 2013

Menpora: tidak ada masalah lagi pindahkan ISG

Jakarta – AKUATIK INDONESIA - Menpora Roy Suryo di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gubernur Riau Rusli Zainal sehingga hal itu semakin memperkuat keputusan memindahkan Islamic Solidarity Games (ISG) dari Pekanbaru ke Jakarta.

"Saya mengapresiasi keputusan dan sikap tegas KPK sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak memindahkan penyelanggaraan ISG dari Pekanbaru ke Jakarta," kata Roy Suryo kepada wartawan di kantornya di Senayan.

Roy menambahkan bahwa apa yang diputuskan oleh KPK secara kebetulan sesuai dengan rekomendasi Federasi Pekan Olahraga Negara Islam (ISSF) yang sejak awal juga menginginkan agar pesta olahraga yang akan diikuti 50 lebih negara Islam seluruh dunia itu digelar di Jakarta.

"Saya juga berterima kasih kepada KPK yang ternyata sudah lebih dulu memindahkan RZ (Rusli Zainal) dari Pekanbaru ke Jakarta, mendahului keputusan rapat di tingkat Menko untuk memindahkan ISG ke Jakarta," kata Roy sambil memperlihatkan salinan keputusan rapat ISSF dengan delegasi Kemenpora di Saudi Arabia pada 9 Juni 2013 lalu.

Dalam pertemuan itu, delegasi ISSF diwakili oleh Sekjen Faisal A. Al-Nassar, sementara Kemenpora diwakili oleh Staf Ahli Faisal Abdullah.

Salah satu keputusan dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Radisson Blu Jeddah itu adalah dukungan terhadap pemindahan lokasi ke Jakarta karena ibukota tersebut dinilai mempunyai fasilitas yang lebih baik bagi para peserta.

Selanjutnya, pihak ISSF akan segera menyurati 57 negara anggota untuk memberitahukan bahwa pesta olahraga tiga tahunan itu akan digelar di Jakarta pada 22 September sampai 1 Oktober 2013 mendatang.

Untuk menindak lanjuti rekomendasi ISSF yang disusul dengan penahanan Rusli Zainal oleh KPK, Roy Suryo telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi permohonan agar pemerintah menetapkan pemindahan lokasi ISG dari Pekanbaru ke Jakarta.

Kalau ISG tetap digelar di Pekanbaru, Roy menyatakan kekhawatirannya bahwa tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab karena wakil gubernur Riau Mambang Mit ternyata tidak dimasukkan dalam susunan kepanitian.

Mengenai kesiapan DKI Jakarta, Roy menegaskan bahwa dalam beberapa kali pembicaraan dengan Gubernur Joko Widodo, sudah tidak ada masalah karena sudah mendapat persetujuan dari DPRD.

"DKI Jakarta sudah menyatakan siap dan setuju untuk menyediakan Rp45 miliar dari APBD, sementara pemerintah akan menyediakan anggaran sebesar Rp131 miliar," kata politisi dari Partai Demokrat itu. (ANTARA News)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar